Sejarah Singkat Hooge Veluwe 1946 – Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dunia belum langsung mengakui status Indonesia sebagai negara merdeka. Salah satu negara yang menolak adalah Belanda. Mereka ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya atas Hindia Belanda, termasuk wilayah Indonesia. Keinginan ini tentu mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk.
Dalam situasi ini, berbagai upaya perundingan dilakukan untuk menghindari konflik militer dan mencari solusi damai. Salah satunya adalah Perundingan Hooge Veluwe, yang berlangsung pada bulan April 1946. Nama “Hooge Veluwe” diambil dari lokasi perundingan, yaitu sebuah vila di dalam kawasan Taman Nasional De Hoge Veluwe, di Belanda.
Namun, perlu diketahui bahwa perundingan ini tidak melibatkan perwakilan resmi dari Republik Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia yang hadir dalam perundingan adalah anggota dari Komite Indonesia Merdeka (KIM), sebuah organisasi yang terdiri dari orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, terutama di Eropa. Mereka tidak memiliki mandat resmi dari pemerintah Indonesia yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta.
Sementara itu, pihak Belanda diwakili oleh pejabat tinggi kolonial, termasuk Dr. Hubertus van Mook, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Belanda melihat perundingan ini sebagai langkah awal untuk membentuk masa depan Indonesia versi mereka: sebuah negara federasi yang tetap berada di bawah pengaruh Belanda, baik secara politik maupun ekonomi.
Dalam perundingan, Belanda mengusulkan pembentukan Indonesia Serikat, yaitu bentuk negara federal yang terdiri dari beberapa wilayah otonom, dan tidak mengakui Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Gagasan ini bertentangan dengan semangat kemerdekaan yang dikehendaki rakyat Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia menolak hasil dan proses perundingan ini. Mereka menyebutnya tidak sah karena tidak melibatkan perwakilan resmi. Lebih jauh lagi, mereka menganggap Belanda hanya berusaha memperkuat kedudukannya lewat cara diplomasi semu.
Reaksi Republik Indonesia dan Dampaknya
Meskipun perundingan Hooge Veluwe tidak membuahkan hasil yang nyata, peristiwa ini memberikan dampak penting terhadap arah perjuangan diplomasi Indonesia ke depannya.
Pertama, pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa perjuangan diplomatik harus dilakukan melalui jalur resmi, dengan wakil yang benar-benar memiliki mandat dari rakyat. Perundingan seperti Hooge Veluwe, yang mengabaikan Republik Indonesia, dianggap sebagai cara Belanda untuk membangun narasi bahwa Indonesia belum bersatu, padahal kenyataannya rakyat Indonesia saat itu solid memperjuangkan kemerdekaan.
Kedua, kegagalan perundingan ini justru memperkuat posisi Republik Indonesia dalam perundingan selanjutnya. Hal ini membuka jalan bagi Perundingan Linggarjati, yang berlangsung akhir tahun 1946. Dalam perundingan tersebut, untuk pertama kalinya Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto sebagai penguasa di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra.
Ketiga, Hooge Veluwe menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa diplomasi internasional bukan sekadar duduk di meja perundingan. Diperlukan strategi, kekuatan politik, dan dukungan rakyat untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Reaksi dari dalam negeri pun bermunculan. Media di Indonesia mengkritik perundingan tersebut karena tidak mencerminkan semangat rakyat. Banyak organisasi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat menyuarakan penolakan terhadap hasil perundingan. Mereka khawatir jika bentuk negara federasi diterima, maka perjuangan kemerdekaan akan sia-sia dan penjajahan dalam bentuk baru akan terjadi.
Selain itu, Hooge Veluwe menjadi bukti bahwa Belanda tidak bisa lagi menggunakan strategi pecah belah. Upaya mereka mengundang tokoh Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki legitimasi ternyata tidak berhasil mengubah sikap dunia internasional. Justru, peristiwa ini memperkuat posisi Republik Indonesia sebagai satu-satunya wakil sah bangsa Indonesia.
Di kancah internasional, negara-negara lain mulai memperhatikan perjuangan Indonesia. Beberapa negara seperti India dan Mesir menyatakan dukungan mereka. Tekanan dari masyarakat dunia pun ikut mendorong Belanda untuk berunding secara resmi dengan Republik Indonesia.
Kesimpulan
Perundingan Hooge Veluwe pada tahun 1946 adalah bagian dari perjalanan panjang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Meskipun tidak menghasilkan keputusan yang menguntungkan, perundingan ini memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.
Pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari bahwa perundingan yang tidak melibatkan pihak yang sah hanyalah buang-buang waktu. Dari peristiwa ini, muncul tekad kuat untuk memperkuat diplomasi melalui wakil-wakil resmi dan memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia.
Hooge Veluwe juga memperlihatkan bahwa strategi Belanda untuk membentuk negara federal dengan mengabaikan kehendak rakyat tidak dapat diterima. Rakyat Indonesia tetap bersatu mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Pada akhirnya, walaupun gagal secara formal, Hooge Veluwe justru memperkuat semangat perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi batu loncatan menuju perundingan-perundingan berikutnya yang membawa Indonesia semakin dekat pada pengakuan kedaulatan penuh pada tahun 1949.